 |
| Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusumah, saat dikonfirmasi oleh media Bokor Kuningan terkait laporan palsu evakuasi ular kobra di Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Jumat (27/3/2026). |
KUNINGAN, (BK). –
Laporan adanya ular kobra di Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, pada Jumat (27/3/2026), dipastikan tidak benar. Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dikerahkan ke lokasi tidak menemukan adanya kejadian sebagaimana yang dilaporkan.
Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusumah, menjelaskan bahwa laporan awal masuk melalui call center Damkar dan langsung ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Pelapor menyampaikan ada ular kobra di Desa Luragunglandeuh dan sudah mengikuti SOP dengan mengisi data laporan,” ujarnya melalui WhatsApp, Jumat malam.
Dalam laporan itu, pelapor mencantumkan identitas atas nama Riski Wahyudi, lengkap dengan alamat di Dusun Babakan RT 03/RW 05 Desa Luragunglandeuh serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun, saat dilakukan pengecekan di lapangan, regu Damkar tidak menemukan ular kobra seperti yang dilaporkan.
“Setelah sampai di lokasi, tidak ada kejadian ular kobra. Nomor telepon pelapor juga langsung tidak aktif,” imbuhnya.
Andri menambahkan, pihak Damkar tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum karena identitas pelapor belum dapat dipastikan kebenarannya.
Ia menegaskan, kejadian laporan palsu bukan kali pertama terjadi. Laporan serupa kerap masuk, baik terkait kebakaran maupun penyelamatan.
Menurutnya, laporan palsu dapat menghambat penanganan kejadian darurat yang sebenarnya dan berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.
Menurutnya, laporan palsu dapat menghambat penanganan kejadian darurat yang sebenarnya dan berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.
“Selain itu, ada keterbatasan BBM yang seharusnya digunakan untuk kondisi darurat,” ujarnya.
Andri mengimbau masyarakat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan darurat. Ia mengingatkan bahwa laporan palsu dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Pasal 220 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak menyalahgunakan layanan darurat agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan saling peduli,” pungkasnya.(Apip/BK)
