Advertisment
KUNINGAN, (BK).-
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan yang belum dibayarkan selama tiga bulan menjadi perhatian serius Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kabupaten Kuningan. Untuk menyampaikan aspirasi ini, DP KORPRI mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, Dr. Agus Toyib, S.Sos., M.Si., pada Jumat (27/12/2024) di Pendopo Kabupaten Kuningan.
Hadir dalam audiensi tersebut Plt. Ketua DP KORPRI Kabupaten Kuningan, Beni Prihayatno, S.Sos., Sekretaris DP KORPRI Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd., perwakilan Penasehat KORPRI OPD Dr. Deni Hamdani, M.Si., serta ketua unit kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Plt. Ketua DP KORPRI, Beni Prihayatno, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan upaya untuk menyuarakan kepentingan kesejahteraan ASN, khususnya terkait TPP yang memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pegawai.
“TPP yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir di tahun 2024, yaitu Oktober, November, dan Desember, berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga ASN, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Selain itu, hal ini juga memengaruhi perputaran ekonomi di Kuningan akibat menurunnya daya beli,” ujar Beni.
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Kuningan, Dr. Agus Toyib, menyatakan bahwa ia memahami pentingnya TPP bagi ASN, namun situasi keuangan daerah yang belum ideal menjadi kendala utama.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi saya. Aspirasi yang disampaikan DP KORPRI akan menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan terbaik demi keberlanjutan TPP,” ungkap Pj Bupati.
Agus Toyib juga menambahkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan pembayaran sisa TPP, meski untuk sementara waktu baru dapat direalisasikan untuk satu bulan.
Sementara itu, Sekretaris DP KORPRI, Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd., berharap upaya pemerintah daerah untuk merealisasikan pembayaran satu bulan TPP dapat segera terwujud.
“Audiensi ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat koordinasi antara DP KORPRI dan pemerintah daerah demi mendukung kesejahteraan ASN,” kata Trisman.
DP KORPRI berharap permasalahan ini dapat segera terselesaikan sehingga kesejahteraan ASN sebagai penggerak utama pelayanan publik di Kuningan dapat terus terjaga. (Apip/BK)