Mobil Dinas Baru Camat: Antara Kebutuhan Pejabat dan Prioritas Rakyat

Advertisment

 

KUNINGAN, (BK).-

Wacana pengadaan mobil dinas baru bagi camat di Kabupaten Kuningan oleh Penjabat (PJ) Bupati memicu gelombang kritik dari masyarakat. Meski tidak semua camat akan mendapatkan kendaraan baru karena delapan camat telah menerima mobil dinas pada 2022 rencana ini tetap dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi daerah yang sedang sulit.

Proyeksi pengadaan 24 mobil dinas baru, dengan anggaran sekitar Rp250 juta per unit, akan menelan biaya hingga Rp6 miliar. Angka ini memancing pertanyaan publik, terutama saat infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan bangunan sekolah yang lapuk masih menjadi permasalahan mendesak. Bahkan, pada Minggu (8/12/2024), sebuah bangunan TK di Desa Tinggar dilaporkan ambruk akibat kondisi fisik yang sudah rapuh.

Ketua Aliansi Putera Daerah Jawa Barat (APDA JABAR) DPC Kuningan, Wildan Kamal Makarim, mengkritik tajam kebijakan tersebut. 

“Bayangkan jika anggaran sebesar itu dialihkan untuk memperbaiki jalan rusak atau sekolah yang tidak layak, dampaknya pasti lebih dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia mendesak agar PJ Bupati lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat dibanding fasilitas pejabat. 

“Lihat dulu apakah ada gaji pegawai yang belum dibayar, jalan yang perlu diperbaiki, atau sekolah yang butuh renovasi. Rakyat harus didahulukan,” tegas Wildan.

Kondisi keuangan Kabupaten Kuningan yang disebut "gagal bayar," serta banyaknya proyek mangkrak, menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah.

 “Ekonomi sedang sulit, jangan sia-siakan anggaran daerah untuk hal yang tidak mendesak. PJ Bupati punya tanggung jawab besar untuk mengelola anggaran secara bijak demi kepentingan rakyat,” pungkas Wildan.

Dengan berbagai persoalan mendasar yang masih menumpuk, publik berharap Pemda Kuningan meninjau ulang wacana ini dan memastikan anggaran daerah digunakan untuk kebutuhan yang lebih relevan dengan kesejahteraan masyarakat.(Apip/ BK)