 |
| “Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kuningan berunjuk rasa di depan Mapolres Kuningan, Jumat (29/8/2025), menuntut pengusutan kasus tewasnya ojol yang tertabrak mobil Brimob di Jakarta.” |
KUNINGAN, (BK) –
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan bersama komunitas ojek online (ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polres Kuningan, Jumat (29/8/2025).
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes dan solidaritas atas peristiwa tragis di Jakarta, Kamis (28/8/2025), saat seorang pengemudi ojol tewas setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob ketika demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR RI.
Dari pantauan Bokor Kuningan, massa aksi berasal dari berbagai kampus di Kuningan dan bergabung dengan sejumlah ojol. Mereka datang dengan membawa poster, spanduk, dan pengeras suara. Orasi pun dilakukan secara bergantian untuk menyuarakan tuntutan agar kasus tersebut segera diusut secara tuntas.
Salah seorang ojol dalam orasinya menyatakan bahwa peristiwa di Jakarta telah melukai rasa keadilan.
“Demokrasi di negeri ini sudah mati. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya, revolusi polisi!” teriaknya.
Sementara itu, Romli, perwakilan dari PMII Kuningan, menegaskan bahwa aparat kepolisian harus mengubah sikapnya terhadap rakyat. Menurutnya, polisi seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan alat penindas.
“Polisi itu tugasnya mengayomi, bukan menindas,” ujarnya di tengah kerumunan massa.
Massa juga kompak meneriakkan yel-yel “pembunuh, pembunuh, pembunuh” dan memutar musik dengan lirik “bayar polisi.” Meski begitu, suasana tetap kondusif. Aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat agar aksi tidak menimbulkan kericuhan.
Kapolres Kuningan yang menemui massa menyampaikan pihaknya memahami aspirasi yang disuarakan. Ia mengatakan, kasus di Jakarta tersebut menjadi perhatian serius Mabes Polri.
“Kami mendengar aspirasi rekan-rekan. Percayakan proses hukum ini berjalan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih bertahan di halaman Polres Kuningan. Mereka menegaskan tidak akan bubar sebelum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait penanganan kasus tersebut. (Apip/BK)
