 |
Bupati Pangandaran, Citra Fitriyami, saat sidak penertiban parkir dan berdialog dengan pedagang serta jukir di Pantai Barat Pangandaran, Jumat (27/2/2026). |
Bupati Pangandaran, Citra Fitriyami, melakukan inspeksi mendadak (sidak) penertiban parkir di kawasan Pantai Pangandaran, Jumat (27/2/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah penataan destinasi wisata agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan.
Sidak yang difokuskan di kawasan Pantai Barat itu mendapati sejumlah persoalan di lapangan. Bupati menemukan adanya juru parkir (jukir) liar dan dugaan pungutan liar (pungli), serta kesemrawutan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai mengganggu ketertiban kawasan wisata.
Dalam dialog terbuka dengan para pedagang dan jukir, Citra Fitriyami menjelaskan bahwa penataan dilakukan bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan untuk memperbaiki tata kelola kawasan wisata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang bagi warga untuk mencari nafkah, namun tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Selama parkir masih banyak, pungli banyak, capek ke saya, pasti saya yang disalahkan. Saya juga sangat kerepotan dengan adanya pungli. Permasalahannya, pungli di sini luar biasa pengaruhnya kepada pengunjung,” ujarnya dengan nada geram saat menanggapi protes salah seorang warga terkait kebijakan penataan ulang parkir.
Menurutnya, praktik pungli berdampak langsung terhadap citra pariwisata Pangandaran. Ia menilai keluhan wisatawan selama ini kerap bermuara kepada kepala daerah, sehingga penertiban menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.
Di hadapan para pedagang, Citra juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, ia meminta adanya kesadaran bersama untuk mendukung pembenahan kawasan.
“Ini pengalaman yang sudah berulang-ulang. Kami pemerintah daerah membuka ruang kepada ibu-ibu untuk berjualan, ibu ingin mencari nafkah, tapi pahami kami juga ingin berbenah. Pangandaran ingin diperbaiki sama kita,” ucapnya.
Secara tidak langsung, Bupati menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya membangun sarana dan prasarana, melainkan mengubah pola pikir serta kebiasaan yang tidak tertib. Ia berharap melalui penertiban tersebut tercipta komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan sektor pariwisata.
Penertiban parkir dan penataan PKL ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola kawasan wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban, menekan praktik pungli, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha warga lokal.(Yayan (BK)
