 |
| Ilustrasi penyaluran bantuan sosial yang menuai sorotan karena dinilai belum tepat sasaran, di mana masih terdapat warga kurang mampu yang belum menerima bantuan. |
KUNINGAN,(BK). –
Seorang warga Desa Lebakherang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, mengeluhkan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Warga yang enggan disebutkan namanya itu meminta agar pendataan ulang dilakukan secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Kuningan tanpa hanya mengandalkan data dari pemerintah desa.Keluhan tersebut disampaikan pada Selasa (24/2/2026).
Ia menilai masih terdapat warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga kurang mampu tidak terdata sebagai penerima.
“Menurut saya kurang tepat sasaran. Yang mampu dapat, yang tidak mampu justru tidak dapat. Harusnya jangan dipilih-pilih,” ujarnya kepada wartawan.
Ia mengaku hanya pernah menerima bantuan sebesar Rp900 ribu dari program BLT Kesra dan itu pun baru sekali. Bantuan tersebut diambil melalui kantor pos. Selain itu, dirinya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya.
“Saya hanya dapat BLT Kesra saja, Rp900 ribu, baru satu kali. Itu diambil di kantor pos. Bantuan lain tidak dapat,” katanya.
Warga tersebut menjelaskan, dirinya sehari-hari menggantungkan penghasilan dari berjualan cireng dan jajanan anak-anak dengan modal sekitar Rp3 ribu per hari. Penghasilannya tidak menentu, tergantung pembeli. Ia memiliki dua anak perempuan, satu masih duduk di bangku SMA dan satu lainnya sudah bekerja.
“Saya cuma jualan cireng, bikin sendiri, modal kecil. Penghasilan tidak tentu. Anak saya dua, yang satu masih sekolah SMA,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar Dinas Sosial melakukan survei langsung ke setiap rumah untuk memastikan kondisi riil warga.
Menurutnya, proses verifikasi tidak cukup hanya berdasarkan data administratif di tingkat desa.
“Saya minta Dinsos survei langsung ke rumah-rumah, sensus ulang biar tahu kondisi sebenarnya. Jangan hanya lewat desa. Banyak yang punya kebun, tanah, penghasilan tetap malah dapat bantuan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sistem pendataan berbasis desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di perdesaan. Menurutnya, ada warga yang masuk kategori desil tinggi, padahal secara faktual tidak memiliki pekerjaan tetap.
Di akhir pernyataannya, ia berharap Bupati Kuningan dapat mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan agar benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
“Saya pesan ke Bupati Kuningan supaya bantuan itu benar-benar tepat sasaran. Yang tidak punya apa-apa seperti kami ini jangan sampai terlewat,” tandasnya.(Yayan/BK)
