 |
| Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan di Kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Sabtu (20/6/26). |
CILACAP,(BK). –
Kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan terus menunjukkan transformasi melalui pengembangan program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Titiek Soeharto yang mendorong agar model pembinaan di Nusakambangan dapat menjadi percontohan bagi lembaga pemasyarakatan lain di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan saat Titiek melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6/26), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai program pembinaan yang telah berjalan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian, peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname hingga budidaya sidat.
Titiek menilai, program yang dikembangkan di Nusakambangan menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga mampu mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif dan pemberdayaan warga binaan.
"Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain," ujar Titiek.
Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan pemasyarakatan berisiko tinggi kini telah berubah menjadi kawasan yang produktif dan mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan serta produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya," katanya.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pembinaan dan ketahanan pangan di seluruh lapas dan rumah tahanan.
Ia menjelaskan, seluruh jajaran pemasyarakatan saat ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di setiap lapas dan rutan guna mendukung program ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan pemasyarakatan.
"Kami akan menindaklanjuti seluruh evaluasi dan arahan yang diberikan. Seluruh lapas dan rutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam," terang Agus.
Saat ini, Nusakambangan telah mengelola sekitar 135 hektare lahan produktif dengan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, seperti pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, budidaya udang vaname hingga budidaya sidat.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan kerja agar siap kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. (Apip/BK)
Kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan terus menunjukkan transformasi melalui pengembangan program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Titiek Soeharto yang mendorong agar model pembinaan di Nusakambangan dapat menjadi percontohan bagi lembaga pemasyarakatan lain di Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan saat Titiek melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6/26), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai program pembinaan yang telah berjalan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian, peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname hingga budidaya sidat.
Titiek menilai, program yang dikembangkan di Nusakambangan menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga mampu mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif dan pemberdayaan warga binaan.
"Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain," ujar Titiek.
Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan pemasyarakatan berisiko tinggi kini telah berubah menjadi kawasan yang produktif dan mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan serta produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya," katanya.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pembinaan dan ketahanan pangan di seluruh lapas dan rumah tahanan.
Ia menjelaskan, seluruh jajaran pemasyarakatan saat ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di setiap lapas dan rutan guna mendukung program ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan pemasyarakatan.
"Kami akan menindaklanjuti seluruh evaluasi dan arahan yang diberikan. Seluruh lapas dan rutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam," terang Agus.
Saat ini, Nusakambangan telah mengelola sekitar 135 hektare lahan produktif dengan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, seperti pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, budidaya udang vaname hingga budidaya sidat.
Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan kerja agar siap kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. (Apip/BK)
