 |
| Potret Presiden Prabowo Subianto di tengah sorotan pengamat politik terkait dinamika kepemimpinan nasional dan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok. Istimewa via detikcom) |
JAKARTA,(BK).–
Peta politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut dinilai turut membuka babak baru dalam membaca hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Guru Besar Universitas Airlangga Prof. Henri Subiakto menilai konfigurasi politik pemerintahan dan parlemen saat ini memberikan ruang lebih besar bagi Prabowo untuk menentukan arah pemerintahannya secara mandiri. Analisis tersebut diberitakan Repelita.net pada Rabu (7/10/2026).
Menurut Henri, situasi tersebut berbeda dengan kesan pada awal pemerintahan ketika relasi Prabowo dan Jokowi masih menjadi perhatian publik. Ia menilai Prabowo kini semakin menunjukkan kendali politiknya setelah memegang pemerintahan.
“Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri setelah benar-benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini,” kata Henri, seperti dikutip Repelita.net.
Henri juga menyoroti penataan sejumlah posisi strategis di pemerintahan. Dalam analisisnya, sejumlah figur yang dikenal dekat dengan lingkaran Jokowi disebut mulai bergeser dari posisi penting. Perubahan itu dinilai menjadi salah satu indikator bergesernya konfigurasi kekuasaan di tingkat nasional.
Guru Besar Universitas Airlangga Prof. Henri Subiakto menilai konfigurasi politik pemerintahan dan parlemen saat ini memberikan ruang lebih besar bagi Prabowo untuk menentukan arah pemerintahannya secara mandiri. Analisis tersebut diberitakan Repelita.net pada Rabu (7/10/2026).
Menurut Henri, situasi tersebut berbeda dengan kesan pada awal pemerintahan ketika relasi Prabowo dan Jokowi masih menjadi perhatian publik. Ia menilai Prabowo kini semakin menunjukkan kendali politiknya setelah memegang pemerintahan.
“Prabowo yang sebelumnya terkesan lemah di hadapan Jokowi, belakangan tampil bak tokoh Odyssey dalam mitologi Kuda Troya. Ia berani menunjukkan jati diri setelah benar-benar pegang kendali sebagai penguasa negeri ini,” kata Henri, seperti dikutip Repelita.net.
Henri juga menyoroti penataan sejumlah posisi strategis di pemerintahan. Dalam analisisnya, sejumlah figur yang dikenal dekat dengan lingkaran Jokowi disebut mulai bergeser dari posisi penting. Perubahan itu dinilai menjadi salah satu indikator bergesernya konfigurasi kekuasaan di tingkat nasional.
Kondisi tersebut, menurut Henri, ikut menempatkan Gibran dalam posisi politik yang lebih dilematis. Sebelumnya, Wakil Presiden itu dinilai menjadi salah satu tumpuan masa depan politik Jokowi. Namun, setelah perkara di MK diputus, ruang gerak politik Gibran dinilai menghadapi tantangan baru.
“Ditambah kalau selama ini Wapres Gibran itu punya posisi kuat, bahkan jadi tumpuan masa depan politik Jokowi, pascaputusan MK, posisi Gibran akan serba salah,” ujar Henri sebagaimana diberitakan Repelita.net.
Henri menilai polemik tersebut juga dapat meningkatkan tekanan sosial dan politik terhadap Gibran. Ia menyebut persoalan legitimasi menjadi salah satu konsekuensi yang berpotensi terus diperdebatkan di ruang publik.
“Ia dibatasi beban delegitimasi dan tekanan sosial yang mempertanyakan ada tidaknya rasa malu pasca dikuliti oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Wapres yang tidak memiliki ijazah SLTA,” tandas Henri.
Namun, putusan MK perlu ditempatkan secara utuh. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden karena para pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak otomatis mengubah kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Di sisi lain, secara politik, perkara itu kembali memunculkan perdebatan mengenai arah hubungan Prabowo dan Jokowi, pergeseran kekuatan politik, serta posisi Gibran dalam konstelasi kekuasaan nasional.(Apip/BK)
