Advertisment
KUNINGAN, (BK).-
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan menggelar pelatihan manajeman kasus perempunan dan anak upaya menekan angka kekerasan, bertempat di Aula Kantor BJB Cabang Kuningan, Selasa (17/6/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak (PPA) yang diikuti sejumlah peserta dari berbagai kalangan
strategis, dari mulai civitas akademika, guru Bimbingan Konseling (BK) tingkat
SMA/SMK/MA, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), hingga mitra kerja UPTD PPA
lainnya.
Kepala DPPKBP3A Kab. Kuningan, Deniawan MSi, disampaikan,
Kepala UPTD PPA, dr. Yanuar Firdaus Sukardi, M.Kes., melaporkan, data kasus
yang ditangani pihaknya sejak tahun 2022 hingga Mei 2025, tercatat ratusan
kasus kekerasan telah terjadi di Kab. Kuningan. Pada tahun 2025 hingga Bulan
Mei menangani 67 kasus kekerasan anak dan 26 kasus kekerasan. Sejak digulirkannya
Program Kusapa laporanpun yang masuk terus bertambah. Hal ini membuktilan ada
kasus yang sebelumnya tidak terungkap, kini mulai terbuka.
“Data ini menjadi dasar pentingnya penguatan kemampuan
manajemen dan penanganan kasus bagi para mitra kerja yang berhadapan langsung
dengan korban,” kata Yanuar.
Sementara, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si,
pihaknya berharap DPPKBP3A mampu
membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif untuk
menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, suportif bagi perempuan dan anak
di seluruh pelosok Kabupaten Kuningan. Mengidentifikasi akar masalahnya kasus
kekerasan bisa juga mulai dari stres yang tidak bisa mengelolanya, bisa terjadi
akibat tekanan ekonomi, ketidakmampuan mengelola emosi dan lain-lain.
“Kami menaruh harapan besar pada kepemimpinan yang baru di
dinas tersebut. Selamat mengemban amanah. Saya yakin Pak Deni bisa menghadapi
tantangan tersebut. Sebagai pejabat baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut
maupun lainnya. Melihat data yang dipaparkan, merupakan tantangan dan menjadi
tugas kita bersama untuk berkolaborasi upaya menekan angka kasus kekerasan di
Kuningan,” pinta Bupati H Dian.
Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti berbagai isu krusial
lainnya, mulai dari pentingnya kematangan mental sebelum menikah, bahaya laten
di lingkungan pendidikan yang bersifat eksklusif, hingga fenomena LGBT yang
mulai menyasar anak-anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah
tanggung jawab semua pihak, tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata.
Untuk itu, bupati mengajak para guru BK dan seluruh elemen
masyarakat untuk lebih peka dan memanfaatkan inisiatif seperti program “Kusapa”
(Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak). Mari kita lebih peduli dan peka
terhadap lingkungan karena kajahatan kakeresan bisa terjadi dimana saja.
Pelatihan ini menghadirkan beberapa narasumber ahli, yaitu
Psikiater dr. Aghraini, Sp.KJ., M.M.Kes., dan Psikolog Sri Niprianti, S.Psi.,
Psikolog, dan lainnya. (HEM/BK)