KUNINGAN, (BK).-
Terbentuknya Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (DPD-FK PKBM) Kabupaten Kuningan memiliki peran strategis dalam
pengembangan pendidikan kesetaraan, bertempat di Ballroom Arya Kamuning Setda
Kuningan, Sabtu (14/2/2026).
Dalam acara tersebut, Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi,
mengemukakan, kepada jajaran pengurus yang baru dilantik mengucapkan selamat bekerja dalam rangka
pengembangan PKBM yang ada di Kab. Kuningan. Turut hadir Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dr. Carlan, S.Pd., M.MPd., Kabid
Paud Dikmas, Dicky Mahardika, S.E., M.Si,
Ketua DPW FK PKBM Provinsi Jawa Barat, Heru Saleh, S.Pd., MPd., serta para pengelola
PKBM se-Kabupaten Kuningan.
Bupati menegaskan, bahwa pembangunan Kabupaten Kuningan
tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, akan tetapi harus dibarengi
dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kuningan terus membangun untuk maju itu, tidak hanya bersifat
fisik temasuk non-fisik. Salah satunya
peningkatan kualitas SDM. Kemajuan daerah masih diukur melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi indikator pendidikan, kesehatan, dan
daya beli masyarakat. Dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat
usia produktif di Kuningan masih menjadi tantangan bersama.
Untuk itu bupati menilai keberadaan PKBM memiliki peran
sentral dalam mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah melalui program
pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Hal itu disebabkan masih
terdapat warga usia produktif yang belum memiliki ijazah formal (SD, SMP,
maupun SMA), sehingga PKBM menjadi jembatan penting menuju akses pendidikan
yang lebih layak.
“PKBM ini menjadi jembatan penghubung antara harapan masyarakat
belum mengakses pendidikan formal dengan
kesempatan hidup yang lebih baik. Kami dorong sinergitas PKBM dengan pemerintah
desa, perangkat desa, hingga pondok pesantren agar semakin banyak warga yang
dapat difasilitasi memperoleh pendidikan kesetaraan,” tutur H Dian.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk hadir
langsung di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam menangani persoalan anak
tidak sekolah dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah pelosok. Pihaknya meminta
jajaran perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk aktif
turun ke lapangan. Jangan hanya bekerja di belakang meja. Pastikan masyarakat
merasakan kehadiran pemerintah, sesuai harapan masyarakat.
Lebih lanjut, bupati mengingatkan bahwa pengelolaan PKBM
harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berbasis data. Validasi serta
pembaruan data warga belajar merupakan langkah awal dalam perencanaan program
yang tepat sasaran. Selain itu, ia mendorong pengembangan pendidikan kecakapan
hidup (life skills), literasi digital, pelatihan sektor pertanian, serta
penguatan UMKM agar lulusan PKBM memiliki kompetensi yang relevan dengan
kebutuhan zaman. (HEM/BK)
